Tampilkan postingan dengan label Papua. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Papua. Tampilkan semua postingan

Selasa, 01 September 2009

Teror penembakan di kawasan PT Freeport

Oleh: Kusnadiyono

Tindak kekerasan ini sudah dimulai sejak tahun 1977.di kawasan PT Freeport Indonesia Timika Papua Ternyata terus berlanjut. sejak 11 Juli 2009 tercatat ada tiga tindak kekerasan di kawasan itu yang menyebabkan dua orang meninggal dan lima luka parah, baik dari sipil maupun Polri

Penembakan Drew Nicolas yang sehari-hari bertugas di Departemen Expert Munical Construction PT Freeportterjadi sekitar pukul 05.30 WIT,di Mile-53 itu saat mobil naas jenis LWB bernomor lambung 01-2587 yang dikemudikan Jon Biggs dengan tiga orang antara lain, korban, Maju Panjaitan, dan Lidan Madandan dalam perjalanan ke Timika dari Tembagapura. Drew Nicolas Grant (38) tertembak pada bagian dada dan leher.

Sementara itu, Markus Rante Alo yang terkena tembakan hari Minggu di bagian punggung dan sempat dirawat intensif di Klinik Kuala Kencana, Timika, Kabupaten Mimika, Papua, akhirnya meninggal dunia sekitar pukul 12.00 WIT. Markus bersama dua rekannya, yaitu Edy Jawaro dan Pieter Bunga, sekitar pukul 10.00 WIT membawa logistik dari Timika menuju Tembagapura. Logistik ini rencananya diberikan kepada aparat keamanan yang sedang melakukan penyisiran pascapenembakan Nicholas Grant. Markus terkena tembakan di bagian punggung, sedangkan Edy Jawaro dan Pieter Bunga terkena tembakan di bagian kaki. Mereka dirawat intensif di Klinik Kuala Kencana dan pada akhirnya nyawa Markus tidak tertolong.

Sebanyak dua anggota Brimob Polda Papua, Rabu (15/7) siang, ditembak orang tak dikenal di sekitar Mile 54, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika.Seperti dikutip Antara dari Timika, kedua anggota Brimob yang bertugas di Timika tertembak saat mobil yang ditumpanginya melintas di kawasan tersebut. Para penyerang terlebih dahulu menembak roda mobil yang mengangkut anggota Brimob. Kedua anggota itu masing-masing Bripka Jimmy Renhard terkena kaki dan Briptu Abraham Ngamelubun terkena pantat dan paha. Saat ini mereka sedang mendapat perawatan intensif di RS Kuala Kencana, Timika.



Akar Persoalan
Meski tanah Papua dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa tetapi rakyat Papua dinilai tetap miskin dan terbelakang. "Tuhan menciptakan kita di atas tanah yang luar biasa. Masyarakat hanya sebagai penonton. Kita telanjang di atas tanah yang kaya ungkap Titus Natkime perwakilan pemilik hak ulayat tanah operasi PT Freeport akibat adanya diskriminasi dan ketidakadilan yang selama ini dilakukan oleh PT Freeport yang mulai beroperasi tahun 1967 .
Kekerasan yang terjadi di Papua akibat adanya ketidakadilan dengan diberikan ruang sangat besar oleh Pemerintah kepada PT Freeport untuk mengeksploitasi kekayaan tanah Papua. "PT Freeport mengeksploitasi dan mengakses kehidupan politik, ekonomi, dan sosial rakyat Papua. Ketika sudah kebablasan, pemerintah tidak berdaya,

Menurut Amir, dalam studi Elsam yang banyak mengkaji persoalan di tanah Papua, kehadiran PT Freeport di Timika mengandung masalah serius, sehingga tidak mengherankan tindak kekerasan masih terus berlangsung, ada dua persoalan pokok di kawasan tambang emas dan tembaga tersebut sehingga tindak kekerasan masih berlanjut. Pertama, Kehadiran PT Freeport tidak memberikan perbaikan hidup bagi orang asli Papua yang tinggal di sekitar kawasan tersebut. Kedua, sejak PT Freeport hadir di sana, pola interaksi antarpersonal maupun suku berubah. Hal ini disebabkan imigrasi besar-besaran orang luar Papua masuk ke daerah tersebut. "Data menunjukkan 70 persen penduduk kota Timika adalah pendatang," ungkap Amir.


Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Berry Nahdian Forqan, jalan keluar untuk mengatasi segala kekerasan dan ketidakadilan yang selama ini terjadi di Papua adalah dengan

  1. menghentikan total operasi PT Freeport. "SBY jika punya komitmen terhadap rakyat Papua harus menghentikan operasi PT Freeport," lontarnya.
  2. Pemerintah, tambahnya, juga harus membentuk komite independen yang beranggotakan pakar hukum, lingkungan, sosial untuk mengkaji ulang segala aspek, mulai dari HAM, ekologi, sosial, hingga ekonomi.
  3. pemerintah memfasilitasi konsultasi publik yang menghadirkan rakyat Papua terutama masyarakat sekitar PT Freeport untuk mendapatkan gambaran sebenarnya yang selama ini terjadi.
  4. penegakan hukum terhadap kerusakan lingkungan serta HAM,"
  5. Para pekerja bisa dialihkan untuk pemulihan ekologi dan ekonomi,

siapa pelakunya ?
penggunaan senjata api modern serta ketrampilan pelakunya dalam menggunakannya menimbulkan tanda tanya besar, siapa pelaku penembakan dan siapa penyandang dana atau orang yang dibelakangnya. hal ini mengingat tidaklah mudah mendapatkan senjata api dan harganyapun tidak murah.
berbagai spekulasi beredar diantara argument disampaikan, antara lain oleh Wakil Ketua Komsi III DRP Suripto yang menduga pelaku penembakan di Timka adalah bekas anggota Komando pasukan Khusus (Kopassus) yang disersi. Alasannya, penembakan tersebut tidak mungkin serapi itu kalau tidak dilakukan oleh tenaga profesional dan terlatih.disamping itu di daerah Timika masih banyak mantan anggota Kopassus yang disersi. Namun beliau tidak tahu persis apakah para pelaku itu membuat kerusuhan atas inistaif sendiri atau atas suruhan orang lain, inilah yang perlu dikaji lagi. Namun sebaiknya kita tunggu saja hasil penyelidikan Polri untuk mengungkap teka teki ini.



artikel terkait:

Kekerasan di Papua akibat Ketidakadilan PT Freeport

Konvoi Logistik PT Freeport Ditembaki

Penembakan Timika, Kemungkinan Dilakukan Mantan Anggota Kopassus

Kekerasan Sudah Terjadi di Freeport Sejak 1977

Penembakan Kembali Terjadi di Papua, Dua Brimob Terluka

Polisi Kejar Pelaku Penembakan di Papua

WN Australia, Korban Penembakan di Freeport

Sabtu, 18 Juli 2009

Kekerasan di Papua akibat Ketidakadilan PT Freeport

Kekerasan di Papua akibat Ketidakadilan PT Freeport
Beberapa aktivis dari Papua menyanyikan lagu daerahnya dalam unjuk rasa di Denpasar, Bali, Kamis (1/5). Mereka yang tergabung dalam Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua itu memprotes kinerja PT Freeport dan British Petroleum.


Kamis, 16 Juli 2009 | 12:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Insiden penembakan yang terjadi berturut-turut di Papua dinilai tidak terlepas dari rangkaian persoalan ketidakadilan yang timbul akibat beroperasinya PT Freeport Indonesia di Papua.

"PT Freeport menimbulkan kejahatan ekologi, tragedi kemanusiaan dan penjajahan ekonomi bangsa," ungkap Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Berry Nahdian Forqan saat jumpa pers di kantor Walhi Jakarta, Kamis (16/7) siang.

Hadir pula dalam acara ini, Arkilaus Arnesius Baho dari Liga Perjuangan Nasional Rakyat Papua Barat, serta Tinus Natkime, perwakilan hak ulayat tanah operasi PT Freeport.

Berry menegaskan, kekerasan yang terjadi di Papua akibat adanya ketidakadilan dengan diberikan ruang sangat besar oleh Pemerintah kepada PT Freeport untuk mengeksploitasi kekayaan tanah Papua. "PT Freeport mengeksploitasi dan mengakses kehidupan politik, ekonomi, dan sosial rakyat Papua. Ketika sudah kebablasan, pemerintah tidak berdaya," ungkapnya.

Kekerasan, perusakan lingkungan, dan ketidakadilan sosial, paparnya, telah melekat dalam sejarah operasi PT Freeport di Papua yang mulai beroperasi sejak tahun 1967. "Jangan hanya melihat persoalan pada kelompok-kelompok tertentu di Papua yang melakukan kekerasan," ucapnya.

Untuk itu, lanjut Berry, jalan keluar untuk mengatasi segala kekerasan dan ketidakadilan yang selama ini terjadi di Papua adalah dengan menghentikan total operasi PT Freeport. "SBY jika punya komitmen terhadap rakyat Papua harus menghentikan operasi PT Freeport," lontarnya.

Pemerintah, tambahnya, juga harus membentuk komite independen yang beranggotakan pakar hukum, lingkungan, sosial untuk mengkaji ulang segala aspek, mulai dari HAM, ekologi, sosial, hingga ekonomi.

Selain itu, langkah lain, pemerintah memfasilitasi konsultasi publik yang menghadirkan rakyat Papua terutama masyarakat sekitar PT Freeport untuk mendapatkan gambaran sebenarnya yang selama ini terjadi. "Sambil langkah-langkah tersebut berjalan, lakukan penegakan hukum terhadap kerusakan lingkungan serta HAM," ujarnya.

Jika benar operasi ditutup, lanjutnya, PT Freeport harus bertanggung jawab terhadap ekologi serta seluruh pekerja. "Para pekerja bisa dialihkan untuk pemulihan ekologi dan ekonomi," kata Berry.

Rakyat Papua "Telanjang" di Atas Tanah yang Kaya
Sejumlah anggota Brimob bersiaga penuh di check point 1 Mil 28, kawasan PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, Senin (20/3).
Kamis, 16 Juli 2009 | 13:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski tanah Papua dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa tetapi rakyat Papua dinilai tetap miskin dan terbelakang akibat adanya diskriminasi dan ketidakadilan yang selama ini dilakukan oleh PT Freeport yang mulai beroperasi tahun 1967 .

"Tuhan menciptakan kita di atas tanah yang luar biasa. Masyarakat hanya sebagai penonton. Kita telanjang di atas tanah yang kaya," ungkap Titus Natkime perwakilan pemilik hak ulayat tanah operasi PT Freeport saat jumpa pers di kantor Walhi Jakarta, Kamis (16/7).

Titus menegaskan, PT Freeport selama beroperasi tidak memperhatikan hak-hak rakyat Papua, sebagai contoh telah merebut hak atas tanah rakyat Papua. "Kita yang punya tanah tapi kita tetap miskin. Apakah kami harus miskin terus sampai kiamat," lontarnya.

Pemerintah, katanya, harus berjiwa besar melihat kondisi rakyat Papua yang sebenarnya jangan hanya melihat korban penembakan yang terjadi akhir-akhir ini."Pemerintah harus melihat keterbelakangan, diskriminasi, kerusakan lingkungan yang kami alami akibat PT Freeport," ungkapnya.

Menurut Titus, meski PT Freeport sudah memberikan satu persen hasil dari eksplorasi untuk rakyat Papua, namun itu tidak berdampak pada kesejahteraan rakyat karena adanya aturan yang sangat ketat dalam pengucurannya. "Dana itu dikeluarkan bukan secara sukarela tapi hasil kerusuhan," katanya.

Ketua umum Liga Perjuangan Nasional Rakyat Papua Barat Arkilaus Arnesius Baho mengatakan, kehancuran tatanan hukum, peradaban komunitas di Papua akibat perlakukan khusus secara berlebihan terhadap PT Freeport sehingga mengakibatkan serentetan tindakan kekerasan di Papua. "Negara dan PT Freeport harus bertanggungjawab atas kekerasan tersebut," tegasnya.

Untuk itu, lanjutnya, tidak ada cara lain untuk mengatasi masalah tersebut kecuali dengan menutup operasi PT. Freeport. "Jika tidak kekerasan akan terus terjadi di Papua," lontarnya.

WN Australia, Korban Penembakan di Freeport

WN Australia, Korban Penembakan di Freeport
Sejumlah anggota Brimob bersiaga penuh di check point 1 Mil 28, kawasan PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, Senin (20/3).

Sabtu, 11 Juli 2009 | 08:16 WIB
Laporan wartawan KOMPAS Ichwan Susanto

JAYAPURA, KOMPAS.com — Korban penembakan orang tak dikenal di areal PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Papua, Sabtu (11/7) pagi, adalah Drew Nicholas Grant (38), warga negara Australia. Ia bersama rekannya Lia Madandan, Maju Panjaitan, dan Lukan Jon Biggs dicegat sekelompok orang bersenjata yang menembak mobil mereka saat melintas di Mile 53, areal PT Freeport Indonesia.

Arah penembakan diduga berasal dari atas bukit. Saat itu Lukan yang mengendarai mobil perusahaan PT Freeport Indonesia bernomor LWB 01.2587. Pada pukul 05.20 WIT mereka dikejutkan penembakan yang mengakibatkan Drew tewas.

Kini, tiga penumpang lainnya, Lia Madandan, Maju Panjaitan serta Lukan Jon Biggs, masih dirawat di klinik Kuala Kencana.

Serahkan ke polisi

Sementara Juru Bicara PT Freeport Indonesia Mindo Pangaribuan mengatakan, aparat kepolisian saat ini telah berada di lokasi kejadian dan memberikan tambahan pengamanan agar tidak terjadi insiden serupa.

PT Freeport Indonesia sepenuhnya bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam melakukan penyelidikan insiden ini. "Kami berduka cita atas meninggalnya satu karyawan kami dalam insiden ini," kata Pangaribuan.

Polisi Kejar Pelaku Penembakan di Papua

Polisi Kejar Pelaku Penembakan di Papua
Minggu, 12 Juli 2009 | 13:09 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Personel polisi intensif melakukan pengejaran terhadap orang yang melakukan penembakan yang menewaskan seorang karyawan PT Freeport Indonesia berkebangsaan Australia, Drew Nicholas Grant.

Wakil Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Sulistyo Ishak ketika dikonfirmasi di Jakarta, Minggu, membenarkan pengejaran dilakukan dengan mengerahkan pasukan dari Polres Timika, Polda Papua, dan Mabes Polri.


"Sejauh ini belum ada informasi hasil pengejaran, apalagi, Minggu (12/7) pagi sekitar pukul 10.00 WIT, terjadi kembali penembakan di Mile-51 kawasan operasional PT Freeport Indonesia (PTFI) yang menewaskan Markus Rante Alo," ujarnya.

Dia juga mendapat informasi, pasca-insiden penembakan yang menewaskan Markus Rante itu, terjadi kontak senjata antara personel Densus 88 dan kelompok orang tidak dikenal di Mile-51.

"Kami melakukan pengejaran sambil melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara (TKP) guna proses penegakan hukum," kata Brigjen Sulistyo. Ia menambahkan, polisi akan menangani insiden tersebut sehingga kondisi di Papua benar-benar kondusif.

Khusus untuk korban warga Australia, dia menjelaskan, telah dilakukan otopsi jenazahnya di rumah sakit Cipto Mangungkusumo Jakarta, Minggu, setelah semalam dievakuasi dari Papua. Otopsi melibatkan personel kesehatan Mabes Polri dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.


Penembakan Drew Nicolas terjadi di Mile-53 itu saat mobil naas jenis LWB bernomor lambung 01-2587 yang dikemudikan Jon Biggs dengan tiga orang antara lain, korban, Maju Panjaitan, dan Lidan Madandan dalam perjalanan ke Timika dari Tembagapura.

Namun, sekitar pukul 05.30 WIT, saat melintas di Mile-53, mobil tersebut ditembaki hingga menewaskan korban yang sehari-hari bertugas di Departemen Expert Munical Construction PT Freeport. Drew Nicolas Grant (38) tertembak pada bagian dada dan leher.

Sementara itu, Markus Rante Alo yang terkena tembakan hari Minggu di bagian punggung dan sempat dirawat intensif di Klinik Kuala Kencana, Timika, Kabupaten Mimika, Papua, akhirnya meninggal dunia sekitar pukul 12.00 WIT.

Markus bersama dua rekannya, yaitu Edy Jawaro dan Pieter Bunga, sekitar pukul 10.00 WIT membawa logistik dari Timika menuju Tembagapura.

Logistik ini rencananya diberikan kepada aparat keamanan yang sedang melakukan penyisiran pascapenembakan Nicholas Grant.

Markus terkena tembakan di bagian punggung, sedangkan Edy Jawaro dan Pieter Bunga terkena tembakan di bagian kaki. Mereka dirawat intensif di Klinik Kuala Kencana dan pada akhirnya nyawa Markus tidak tertolong.
Sent from Indosat BlackBerry powered by

Penembakan Kembali Terjadi di Papua, Dua Brimob Terluka

Penembakan Kembali Terjadi di Papua, Dua Brimob Terluka
Sejumlah anggota Brimob bersiaga penuh di check point 1 Mil 28, kawasan PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, Senin (20/3).

Rabu, 15 Juli 2009 | 16:38 WIB

JAYAPURA, KOMPAS.com — Sebanyak dua anggota Brimob Polda Papua, Rabu (15/7) siang, ditembak orang tak dikenal di sekitar Mile 54, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika.

Seperti dikutip Antara dari Timika, kedua anggota Brimob yang bertugas di Timika tertembak saat mobil yang ditumpanginya melintas di kawasan tersebut.

Para penyerang terlebih dahulu menembak roda mobil yang mengangkut anggota Brimob. Kedua anggota itu masing-masing Bripka Jimmy Renhard terkena kaki dan Briptu Abraham Ngamelubun terkena pantat dan paha. Saat ini mereka sedang mendapat perawatan intensif di RS Kuala Kencana, Timika.

Kapolda Papua Irjen Pol Drs FX Bagus Ekodanto yang dihubungi melalui telepon selulernya tidak berhasil dikontak karena masih mendampingi kunjungan kerja Sesmenko Polhukam Letjen TNI Romulo R Simbolon bersama rombongan.

Sesmenko Polhukam dan rombongan yang tiba di Timika, Rabu pagi, dijadwalkan meninjau langsung pos-pos pengamanan di sepanjang ruas jalan Timika-Tembagapura dengan pengawalan ketat dengan menggunakan enam buah kendaraan, satu di antaranya kendaraan bus yang membawa rombongan tersebut.

Akibat situasi keamanan yang tidak menentu, pimpinan PT Freeport Indonesia (PTFI) sejak Rabu melarang aktivitas, baik ke Timika maupun dari Tembagapura. "Karena masalah keamanan, para karyawan yang berada di Timika tidak diizinkan kembali ke Tembagapura, demikian pula sebaliknya," tegas juru bicara PTFI, Mindo Pangaribuan.

Kekerasan Sudah Terjadi di Freeport Sejak 1977

Kekerasan Sudah Terjadi di Freeport Sejak 1977
Sejumlah anggota Brimob bersiaga penuh di check point 1 Mil 28, kawasan PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, Senin (20/3).
Kamis, 16 Juli 2009 | 11:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Teror penembakan di kawasan PT Freeport Indonesia Timika Papua terus berlanjut. Ternyata, tindak kekerasan ini sudah dimulai sejak tahun 1977.

"Menurut saya, kehadiran PT Freeport di Timika mengandung masalah serius, sehingga tidak mengherankan tindak kekerasan masih terus berlangsung," kata Koordinator Elsam Amiruddin Ar Rahab di Jakarta, Rabu (16/7).

Menurut Amir, dalam studi Elsam yang banyak mengkaji persoalan di tanah Papua, ada dua persoalan pokok di kawasan tambang emas dan tembaga tersebut sehingga tindak kekerasan masih berlanjut. Pertama, Kehadiran PT Freeport tidak memberikan perbaikan hidup bagi orang asli Papua yang tinggal di sekitar kawasan tersebut.

Kedua, sejak PT Freeport hadir di sana, pola interaksi antarpersonal maupun suku berubah. Hal ini disebabkan imigrasi besar-besaran orang luar Papua masuk ke daerah tersebut. "Data menunjukkan 70 persen penduduk kota Timika adalah pendatang," ungkap Amir.

Lebih jauh ia mengatakan, bagaimanapun kasus penembakan yang terjadi di kawasan PT Freeport adalah tindakan pidana. "Tugas polisilah yang menyelidikinya dan menyeret pelaku ke pengadilan," papar Amir.

Seperti telah diberitakan sebelumnya, sejak 11 Juli 2009 tercatat ada tiga tindak kekerasan di kawasan itu yang menyebabkan dua orang meninggal dan lima luka parah, baik dari sipil maupun Polri.

Kasus terakhir terjadi kemarin, saat dua orang Brimob ditembak orang tak dikenal. Mereka adalah Bripka Jimmy Renhard yang ditembak di kaki dan Abraham Ngamelubun yang pantat dan pahanya ditembak. Saat ini mereka tengah dirawat intensif di R.S. Kuala Kencana Timika.

Dengan tertembaknya beberapa polisi, Amir melanjutkan, mau menunjukkan belum siapnya kepolisian baik secara metode maupun pemetaan masalah di kawasan PT Freeport. "Mereka baru 2 tahun di sana. Selama ini kan yang menjaga tentara, TNI," tuturnya.

Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi kepolisian untuk menunjukkan profesionalitasnya sebagai aparat penegak hukum. Bagaimana menyikapi kasus ini? Amir mengungkapkan bahwa kasus ini akan terus berlanjut selama pemerintah tidak menjalankan kewajibannya untuk campur tangan dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya di kawasan PT Freeport. "Tentu ini terkait juga dengan PT Freeport-nya," katanya.

Kemudian, penegakan hukum mesti dilakukan, siapapun pelakunya ditindak. "Apapun alasannya, entah soal ekonomi maupun sosial, hukum mesti ditegakkan," tandas Amir.

Penembakan Timika, Kemungkinan Dilakukan Mantan Anggota Kopassus

Penembakan Timika, Kemungkinan Dilakukan Mantan Anggota Kopassus
Sejumlah aparat kepolisian di Timika.
Kamis, 16 Juli 2009 | 18:45 WIB
Laporan wartawan KOMPAS Mohammad Hilmi Faiq

BANDUNG, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komsi III DRP Suripto menduga pelaku penembakan di Timka adalah bekas anggota Komando pasukan Khusus (Kopassus) yang disersi. Alasannya, penembakan tersebut tidak mungkin serapi itu kalau tidak dilakukan oleh tenaga profesional dan terlatih.

Di daerah Timika ini kan banyak mantan anggota Kopassus yang disersi. Mereka belum ditertibkan, kata Suripto saat berkunjung Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Kamis (16/7).

Suripto tidak tahu persis apakah para pelaku itu membuat kerusuhan atas inistaif sendiri atau atas suruhan orang lain. "Itu yang perlu dikaji lagi," ujarnya.

Konvoi Logistik PT Freeport Ditembaki

Konvoi Logistik PT Freeport Ditembaki
ilustrasi
Jumat, 17 Juli 2009 | 15:27 WIB
TIMIKA, KOMPAS.com — Konvoi logistik milik PT Freeport, Jumat (17/7), ditembaki orang tak dikenal saat melintas di Mile 49, antara Port Side Timika menuju Tembagapura, Papua.

Kapolda Papua Irjen Pol Bagus Ekodanto seusai rapat tertutup dengan Asisten Operasi Panglima TNI Mayjen Supriyadin AS, Dir Ops Kapolri Irjen Pol SY Wenas, dan sejumlah pejabat militer baik Polri maupun TNI, kepada wartawan di Timika, mengakui, pihaknya siap mengamankan perjalanan menuju Tembagapura ataupun sebaliknya.


Namun, itu dilakukan bila perusahaan meminta seperti yang saat ini dilakukan yakni pengawalan pengiriman logistik dari Port Side Timika menuju Tembagapura.

Kapolda Papua sendiri ketika dihubungi melalui telepon selulernya untuk dikonfirmasi tentang kasus penembakan di Mile 49 hingga berita ini diturunkan tidak bisa dihubungi.